Plt. Bupati Pekalongan Laporkan Capaian Pengentasan Kemiskinan, Angka Kemiskinan Turun Jadi 8,05 Per

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan laporan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 275, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Rakorda bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Rakorda mengusung tema "Memperkuat Sinergi, Mengakselerasi Aksi, dan Memberdayakan Masyarakat."

Dalam kegiatan tersebut, laporan pengentasan kemiskinan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah serta sejumlah kepala daerah, termasuk Plt. Bupati Pekalongan. Laporan tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai sinergi multipihak dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Plt. Bupati Pekalongan dalam laporannya memaparkan perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah periode Maret 2021–2025, persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren penurunan.

"Pada 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,57 persen. Angka tersebut turun menjadi 9,67 persen pada 2022 dan tetap 9,67 persen pada 2023. Selanjutnya, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 8,95 persen pada 2024 dan menjadi 8,05 persen pada 2025" Ujar Plt. Bupati.

Sementara itu, persentase penduduk miskin ekstrem juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2021 tercatat sebesar 2,27 persen, kemudian turun menjadi 2,07 persen pada 2022, 1,18 persen pada 2023, 0,43 persen pada 2024, hingga menjadi 0,10 persen pada 2025. Data tersebut bersumber dari BPS April 2026.

Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki sejumlah dokumen perencanaan, di antaranya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2025.

"Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menetapkan lokasi fokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui SK Bupati Pekalongan Nomor 400.9.14/349 Tahun 2024. Untuk penetapan lokasi fokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2027, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), " ungkap Plt. Bupati.

DTSEN merupakan data terpadu yang bersifat dinamis dan berasal dari integrasi tiga pangkalan data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Plt. Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan data DTSEN Kabupaten Pekalongan per Januari 2026 dari Bappenas, distribusi populasi terbagi dalam lima kategori desil, mulai Desil 1 hingga Desil 5 di setiap kecamatan.

Pada Desil 1 tercatat sebanyak 31.339 kepala keluarga (KK) atau 111.290 individu. Sementara Desil 2 mencapai 32.845 KK atau 119.012 individu. Desil 3 tercatat 33.480 KK atau 113.591 individu, Desil 4 sebanyak 31.789 KK atau 100.939 individu, dan Desil 5 sebanyak 30.138 KK atau 96.129 individu.

Lebih lanjut, Plt. Bupati menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, media, komunitas, perguruan tinggi, hingga dunia usaha melalui CSR dan filantropi.

Ia juga melaporkan tiga strategi utama intervensi program penanggulangan kemiskinan. Strategi pertama berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat, antara lain melalui jaminan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, penyediaan permakanan dan sandang, bantuan sembako, alat bantu, pendidikan melalui pengelolaan dana BOS, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Strategi kedua diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan berbasis klaster, job fair atau bursa kerja, serta pemberdayaan mitra usaha mikro.
Sedangkan strategi ketiga ditujukan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan iuran jaminan sosial tenaga kerja, fasilitas kesejahteraan pekerja, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) beserta prasarana dan sarana umum (PSU), serta pengadaan gabah.

"Untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan anggaran afirmasi sebesar Rp.2,7 miliar yang dialokasikan untuk 15 organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran tersebut diharapkan dapat membuat intervensi penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran, " Kata Plt. Bupati.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui dukungan dana CSR dari forum CSR dan lembaga filantropi seperti BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU. Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi melalui KKN Tematik Kemiskinan serta melibatkan pemerintah desa dan kecamatan dalam kegiatan Participatory Poverty Assessment (PPA) untuk menggali persoalan kemiskinan secara langsung dari masyarakat.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Laboratorium Kemiskinan dengan pendekatan Participatory Poverty Assessment (PPA). Pendekatan bottom-up tersebut menempatkan masyarakat miskin sebagai bagian langsung dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, hingga pelaksanaan program.
Selain menangani persoalan kemiskinan, inovasi tersebut juga diarahkan untuk menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan masyarakat.

"Sejumlah potensi yang dikembangkan antara lain produk Nethes gula aren dan teh Parama serta sapu gelagah di Kecamatan Paninggaran melalui kolaborasi lintas sektor, " tandas Plt. Bupati.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. atau Cak Imin mengapresiasi berbagai program inovatif yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurutnya, berbagai program yang inovatif dan kreatif membuat upaya penanggulangan kemiskinan dapat direncanakan dengan lebih baik.

Ia juga menilai langkah para gubernur, bupati, dan walikota yang progresif dan agresif dalam menjemput bola serta mengambil alih persoalan masyarakat perlu terus dipertahankan.

Selain itu, Cak Imin menekankan pentingnya perubahan orientasi penanggulangan kemiskinan dari yang semata-mata mengandalkan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri.

“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial dan meletakkan bantuan sosial sebagai bantalan sementara, yang pada akhirnya kita dorong pemberdayaan untuk menjadi masyarakat yang mandiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemberdayaan masyarakat perlu terus dipercepat di seluruh daerah sehingga setiap rupiah yang berasal dari APBD maupun APBN dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kemandirian masyarakat. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan