Bupati Dukung Inovasi Laboratorium Kemiskinan Untuk Entaskan Kemiskinan

KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sangat mendukung inovasi laboratorium kemiskinan sebagai terobosan percepatan penurunan kemiskinan di Kab. Pekalongan. Pemkab Pekalongan berkomitmen mensukseskan program ini, diantaranya dengan menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBD 2021 sampai dengan 2023, dan akan berlanjut di 2024.

“ Dengan memberikan anggaran dari APBD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penurunan pengeluaran masyarakat, khususnya di daerah – daerah kantong kemiskinan, saya optimis bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 sejalan dengan program pemerintah pusat,” tegas Fadia.

Inovasi laboratorium kemiskinan merupakan jurus jitu pengentasan kemiskinan berkearifan lokal Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai Top 15 tahun 2022. Program ini melibatkan berbagai Lembaga yang tergabung dalam Pentahelix antara lain Program Zakat Community Development/ZDC, Dekopinda, Mercy Corps Indonesia, Bintari Foundation, Bank Indonesia (Intervensi Cabang Tegal), serta data yang digunakan dalam program ini adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem (P3KE) sesuai arahan KEMENKO PMK.

Diungkapkan Fadia bahwa dengan keluarnya Inpres No.4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Laboratorium Kemiskinan merupakan inovasi yang bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan penghapusan kemiskinan ekstrem pada wilayah-wilayah tersebut karena disamping menggunakan pendekatan Pentahelix. Laboratorium Kemiskinan juga menggunakan pendekatan kewilayahan.

“ Laboratorium kemiskinan telah memberikan dampak atau manfaat signifikan kepada masyarakat, diantaranya mengurangi beban pengeluaran dan membantu meningkatkan pendapatan, pada dunia pendidikan, program ini dapat mempertajam fokus penelitian dan memperbanyak pilihan bentuk pengabdian. Pada bidang pemerintahan telah berhasil mengurangi kantong kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,67% di tahun 2022. Sedangkan pada dunia usaha, kepedulian sosial dan menyalurkan dana CSR, juga sebagai corporate branding, terhadap lingkungan, program ini telah berkontribusi terhadap upaya pencegahan kerusakan lingkungan dengan berkurangnya penebangan aren sebesar 80% dan pelestarian lingkungan melalui penanaman 53.000 hutan bakau,” terang Fadia.

Ditambahkan Fadia, bahwa strategi keberlanjutan institusional dari Laboratorium Kemiskinan didukung pula dengan Perbup No. 97 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Perbup No. 39 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Perbup No. 57 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sejak awal launching, Laboratorium Kemiskinan telah direplikasi di 35 desa. Intervensi dari masing-masing helix tidak hanya menyasar ke desa lokus saja, namun juga ke desa lain yang membutuhkan. Pengurangan beban dan peningkatan pendapatan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pada desa-desa tersebut. Pendapatan semula sebesar Rp.30.000 sebelum laboratorium kemiskinan, akhirnya dapat meningkat menjadi Rp.100.000.

“ Beberapa pemerintah daerah telah melakukan studi tiru seperti Pemerintah Kota Semarang, Kab. Banjarnegara, Kab.Klaten, Kab.Blora, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah Kab. Takalar, Sinjai, Selayar, Maros, Sidrap, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar diantaranya telah menyatakan ketertarikannya untuk mereplikasi program, terutama regulasi dan teknis pelaksanaannya (panduan),” urai Fadia. *Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan