Optimalkan Pajak Kendaraan, Plt. Bupati Pekalongan Minta Konsolidasi Hingga RT/RW

Keterangan Gambar : Plt Bupati Pekalongan Minta Pelibatan RT RW Hingga Desa


Optimalkan Pajak Kendaraan, Plt. Bupati Pekalongan Minta Konsolidasi Hingga RT/RW

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi hingga tingkat desa dan RT/RW guna mempercepat penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Baca Juga : Pemkab Pekalongan Perkuat Sinergi dengan Wartawan melalui Forum Ngopi Bareng

Hal itu disampaikan Sukirman saat menghadiri Roadshow bersama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (21/7/2026).

Dalam sambutannya, Sukirman menuturkan bahwa sektor pajak kendaraan masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal nasional yang belum stabil. "Pajak kendaraan bermotor ini sampai sekarang masih menjadi andalan kita, masih menjadi primadona kita dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah," ujar Sukirman.

Ia mengakui, berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, posisi Kabupaten Pekalongan masih berada di kategori menengah dalam capaian percepatan penarikan pajak kendaraan bermotor. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen pemerintahan agar target penerimaan yang belum tercapai dapat dikejar pada bulan-bulan berikutnya.

Sukirman pun meminta Sekretaris Daerah segera memimpin konsolidasi bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk membagi tugas secara jelas hingga ke tingkat bawah. "Pak Sekda, barangkali langsung bisa memimpin bersama dinas terkait melaksanakan pembagian tugas ini agar target yang masih jauh dari harapan bisa kita kejar di bulan-bulan berikutnya," katanya.

Menurut Sukirman, pelibatan Pemerintah Desa, RT, dan RW menjadi strategi yang efektif karena mereka paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Pak Kades, Pak RT, Pak RW itu memahami detail-detailnya. Maka ini sebenarnya menjadi alat kita, menjadi perangkat kita yang cukup efektif dalam bersama-sama mendorong masyarakat membayar kewajiban PKB maupun BBNKB," ungkapnya.

Selain membentuk pola penagihan hingga tingkat desa, Sukirman juga meminta seluruh kepala perangkat daerah turut menyosialisasikan pentingnya membayar pajak setiap kali bertemu masyarakat maupun tokoh-tokoh di wilayah masing-masing.

“Saya kira dinas-dinas dapat melakukan sosialisasi karena para kepala dinas ini juga sering ketemu masyarakat, sering ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira ini juga wajib kita titipkan. Kita sosialisasikan bahwa ini penting. Kalau kemudian jalan-jalan kita halus, kemudian lampu PJU-nya terang benderang, ini saya kira masih tetap kuncinya adalah pembayaran pajak yang lancar. Kesadaran ini memang harus kita tingkatkan lagi,” pungkasnya. 

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan penting, di antaranya Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, S.Sos, M.Si, serta Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Tengah, Triadi, S.H., M.H., QCRO. 

Tampak hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan beserta Asisten Sekda, Kapolres Pekalongan yang diwakili oleh Kasat Lantas Polres Pekalongan, AKP Alfian Kharisma Putra, S.T., M.Sc., dan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto, S.Sos., M.A.P., Kepala Inspektorat, Drs. Ali Riza, M.Si., para Camat dan kepala desa serta tamu undangan lainnya. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan