Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Berperan Strategis Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

PEMERINTAH kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, pelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, juga meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan pemuda dalam keuangan inklusif sesuai amanat Perpres No.114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, meningkat 2,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat gap yang signifikan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan yang baru mencapai 38,03% pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas.

“Menko Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri/pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Iskandar Simorangkir dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah, di Aula Lantai 1 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Jumat (27/5).

Lebih lanjut dijelaskan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah 37 ribu pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren, menurutnya, cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan. Terlebih sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi.

Deputi Iskandar juga menekankan bahwa pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat dan ekonomi syariah dan berharap melalui forum tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholders keuangan inklusif, baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, maupun Organisasi Masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang diwakili Sekda Yulian Akbar dalam sambutan pada kegiatan tersebut mengharapkan agar ada sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dukungan dari BUMN/BUMD untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya melalui pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan.

“Kabupaten Pekalongan dengan slogan kota santri memiliki hampir 105 pondok pesantren dengan jumlah santrinya mencapai 12.348 santri dengan jumlah ustadz 1127 tersebar di 17 kecamatan.” kata Akbar.

Angka tersebut, menurutnya, merupakan pontensi yang besar untuk menggerakan perekonomian di Kabupaten Pekalongan karena sebagian pondok pesantren tersebut mempunyai potensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMK yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal. Dengan potensi-potensi tersebut Akbar meyakini ekonomi Kabupaten Pekalongan di tahun 2022 dapat tumbuh positif.

Ketua DPW Rabithah Alawiyah Jateng dan DIY Abubakar Alatas dalam sambutannya pada kegiatan tersebut menyampaikan harapan program dapat menciptakan atau mencetak santri-santri yang memiliki jiwa wirausaha. “Sehingga para santri nantinya dalam kehidupan sehari-hari disamping mengajar memiliki bisnis atau kegiatan usaha yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari,” ujar Abubakar.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengutarkan harapanya agar program nantinya dapat meningkatkan ekonomi di pondok pesantren dan UMKM, serta program dapat berlanjut terus menerus, “Kedepan diharapkan pesantren maupun UMKM itu bukan hanya kita mengharapkan CSR dan sebagainya tetapi kita langsung bertemu dengan para penggerak maupun pelaku ekonomi dan nanti kegiatan-kegiatan itu dapat berlangsung secara terus menerus dan dampaknya adalah ekonomi bagi pesantren maupun santri yang akan datang jauh lebih baik,” ujar Saleh.

Kegiatan FGD disertai dengan penyerahan simbolis kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT Pegadaian, Bank BJB, PT Jamkrindo, dan CV Cemerlang Jaya Makmur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Kepala Kankemenag Kabupaten Pekalongan, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Asisten Perekonomian Pembangunan, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan, perwakilan mitra dari BUMN/BUMD, dan perwakilan pimpinan pondok pesantren di Pekalongan.

Kegiatan FGD disertai dengan penyerahan simbolis kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT Pegadaian, Bank BJB, PT Jamkrindo, dan CV Cemerlang Jaya Makmur.