Bupati Fadia dan Forkopimda Hadiri Pembukaan Musrenbang Provinsi Jateng 2026 dan Konsultasi Publik R

Keterangan Gambar : Bupati Fadia Menghadiri Musrenbang Provinsi Jateng 2026


Bupati Fadia dan Forkopimda Hadiri Pembukaan Musrenbang Provinsi Jateng 2026 dan Konsultasi Publik R

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama Wakil Bupati Pekalongan Sukirman serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pekalongan menghadiri pembukaan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jum’at (06/02/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, pimpinan DPRD provinsi, kepala perangkat daerah, para bupati dan walikota se-Jawa Tengah, perwakilan BUMD, organisasi masyarakat perempuan, anak, disabilitas, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya melalui Zoom Meeting, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur jalan menjelang arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Jawa Tengah. “Saya minta pada saat Lebaran nanti arus mudik dan balik di Provinsi Jawa Tengah harus terkendali dengan baik. Di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum segera lakukan evaluasi bersama PU kabupaten dan kota, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten yang perlu diperbaiki. Menjelang Lebaran ini harus dipastikan tidak ada lagi jalan berlubang,” tegas Ahmad Luthfi.

Ia menambahkan bahwa seluruh jalur yang akan dilalui pemudik harus dalam kondisi layak dan aman. “Dipastikan seluruh jalur clear, tidak ada keluhan dari masyarakat lokal maupun para pemudik yang melintas di Jawa Tengah,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia. “Kita harus mendukung program-program pusat untuk memperkuat Indonesia di seluruh bidang. Salah satunya adalah menjamin kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis yang telah diinstruksikan Presiden,” ujar Taj Yasin.

Ia menyebut Jawa Tengah tidak hanya mendukung, tetapi juga melengkapi program tersebut dengan berbagai inovasi daerah. “Alhamdulillah, Jateng tidak hanya mendukung, tetapi juga melengkapi dengan turunannya, dan ini didukung baik oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta. Ke depan perlu kita tingkatkan agar pengawasan penyakit seperti TBC, AIDS, dan lainnya bisa berkelanjutan,” jelasnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi momentum krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
“Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD dan DPRD berkomitmen memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjadi jawaban atas persoalan masyarakat,” kata Sumanto.

Ia menyampaikan beberapa catatan strategis, mulai dari akselerasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, hingga partisipasi inklusif.
“Kami mendorong agar RKPD 2027 mampu menciptakan ekosistem usaha bagi UMKM dan sektor kreatif pedesaan. Selain itu, kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas, apalagi menjelang bulan puasa dan Lebaran kondisi jalan harus diperbaiki,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno turut memaparkan capaian makro pembangunan Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen, lebih tinggi dari nasional yang sebesar 5,11 persen dan menjadi yang tertinggi kedua di Pulau Jawa,” ungkap Sumarno.

Ia juga menyebut angka kemiskinan mengalami penurunan dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. “Ini berarti berkurang sekitar 21 ribu lebih penduduk miskin,” tambahnya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,32 persen, PDRB per kapita mencapai Rp50,82 juta per tahun, serta rasio gini berada di angka 0,350 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin menyempit.

Melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pekalongan, semakin kuat dalam menyusun arah pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan