Bupati Fadia Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027, Tekankan Skala Prioritas Pembangunan

Keterangan Gambar : Bupati Fadia Berpidato Dalam Ranwal RKPD

Bupati Fadia Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027, Tekankan Skala Prioritas Pembangunan

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2027, yang digelar di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/01/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Fadia menyampaikan bahwa forum konsultasi publik tersebut menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat terkait arah pembangunan daerah ke depan. Terlebih karena pada tahun 2026 ini seluruh daerah menghadapi tantangan berupa pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari adanya program-program prioritas nasional yang harus disukseskan bersama.

“Melalui konsultasi publik ini, kami dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan ingin lebih banyak mendengarkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, apa saja yang harus dan perlu diprioritaskan untuk membangun Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Fadia menekankan persoalan pemotongan anggaran sektor kesehatan, khususnya terkait Universal Health Coverage (UHC), yang juga dirasakan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pemotongan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam meng-cover pembiayaan kesehatan masyarakat.

“Kesehatan tetap menjadi prioritas utama kami. Pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan agar masyarakat bisa berobat gratis menggunakan KTP. Namun, dengan adanya pemotongan anggaran yang cukup besar, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.

Meski demikian, Bupati Fadia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen agar program pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan warga yang membutuhkan penanganan medis.

“Kami kembali menegaskan agar diprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan seperti warga tidak mampu, warga yang sering sakit, serta yang memiliki kendala BPJS. Saya minta agar segera menindaklanjuti dan memastikan mereka bisa mendapatkan pelayanan tanpa kendala apa pun. Itu yang saya minta. Sambil berjalan, kami juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutup kekurangan anggaran tersebut,” tegas Fadia.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menargetkan pemindahan operasional Rumah Sakit Kraton ke lokasi baru. Bupati Fadia berharap rumah sakit tersebut nantinya menjadi salah satu rumah sakit besar dan terbaik di wilayah Pantura, dengan fasilitas dan peralatan medis yang lebih modern.

Selain sektor kesehatan, Bupati Fadia menyinggung persoalan banjir yang akhir-akhir ini terjadi akibat meluapnya sungai walaupun pembangunan rumah pompa telah dilakukan di Kecamatan Tirto. Ke depan Bupati meminta penanganan banjir dilanjutkan dengan pembangunan rumah pompa baru di wilayah Siwalan. “Saya minta agar pembangunan rumah pompa di Siwalan bisa segera dimulai di awal tahun ini sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir,” katanya.

Bupati Fadia juga menyampaikan rencana pembangunan gedung baru Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, sarana dan prasarana Satpol PP saat ini sudah tidak memadai sehingga perlu segera diperbaiki untuk menunjang kinerja para Satpol PP.

Di akhir sambutannya, Bupati Fadia menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Jalan tetap menjadi prioritas utama. Sebagus apa pun suatu wilayah, kalau jalannya rusak, orang akan enggan datang dan roda ekonomi tidak akan berjalan. Karena itu, perbaikan jalan harus kita utamakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto dalam laporannya menyampaikan bahwa tahapan penyusunan RKPD telah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Desa pada September–Oktober 2025, dilanjutkan dengan konsultasi publik Ranwal RKPD pada Januari 2026, kemudian Musrenbang Kecamatan pada Februari, rapat gabungan OPD pada awal Maret, dan Musrenbang Kabupaten pada pekan keempat Maret 2026.

“Selanjutnya RKPD akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juni dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati pada awal Juli 2026,” jelasnya.

Trisno menambahkan, bahwa Forum konsultasi publik ini diikuti sekitar 120 peserta, yang terdiri dari unsur OPD se-Kabupaten Pekalongan, perwakilan LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Forum Disabilitas, Forum Anak, serta unsur perempuan.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar, dengan moderator Asisten II Setda Kabupaten Pekalongan Anies Prosidi. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan