Plt. Bupati Sukirman Dorong Paguyuban Mitra untuk Perkuat Koordinasi Program MBG

• By Prokompim
• Jumat, 02 Okt 2026 09:49:43

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (1/10/2026) sore. 

Baca Juga : Plt. Bupati Sukirman Dorong Paguyuban Mitra untuk Perkuat Koordinasi Program MBG

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus melakukan koordinasi dengan para pelaksana dan mitra MBG. “Ini untuk koordinasi kesekian kalinya. Kita bisa memberikan brainstorming saja. Artinya, apa yang kira-kira bisa kita eksplor, persoalan-persoalan apa di tingkat bawah yang bisa kita gali untuk kemudian kita carikan solusinya bersama-sama,” kata Sukirman.

Sukirman menegaskan, kepatuhan terhadap SOP menjadi hal penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara bersama-sama agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. “Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend begitu. Nah ini tentu saja kesatuan ini kan yang harus kita singkronkan bersama-sama. Agar kemudian apa yang menjadi SOP ini kita patuhi bersama, lalu kemudian evaluasinya kita update,” ujarnya.

Ia juga mendorong terbentuknya forum atau paguyuban mitra MBG sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, SPPG, dan para mitra. “Paguyuban ini sebagai keniscayaan yang harus kita dorong. Kemudian update situasi tentang SOP dan seterusnya. Kita evaluasi juga para penerima manfaat serta potensi pertumbuhan kemitraan yang akan datang,” jelasnya.

Selain aspek keamanan pangan, Sukirman menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG, mulai dari pedagang ikan, ayam, telur, beras hingga komoditas pangan lainnya. “Ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Apakah memang kita sudah mampu mengakomodir atau memberikan privilege kepada para pedagang yang kita miliki, entah itu pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang telur, beras dan macam-macamnya. Apakah secara bergiliran barang dagangannya bisa dibeli oleh para mitra? Itu sebenarnya garis tebalnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut audiensi perwakilan Mitra MBG dengan Plt. Bupati pada Agustus lalu, sekaligus merespons arahan hasil rapat koordinasi pengamanan pangan Program MBG yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Anis, rapat diikuti sejumlah OPD terkait, 98 SPPG yang telah beroperasi, serta 78 Mitra MBG Kabupaten Pekalongan. Pembahasan mencakup evaluasi pelaksanaan MBG, kepatuhan terhadap SOP, jam kerja SPPG, kualitas dan keamanan bahan baku, serta peningkatan penggunaan produk pangan lokal. “Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur. Ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Korwil BGN, Nauf Mawla Sidqi dalam pemaparannya menyebutkan bahwa dari total 115 SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 98 SPPG telah berjalan. Program MBG tersebut saat ini telah menjangkau 210.334 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Ia juga menyoroti potensi penguatan rantai pasok lokal karena masih terdapat bahan baku yang berasal dari luar daerah. "MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten. Artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” ujarnya. 

Dalam rapat tersebut, perwakilan mitra dan SPPG menyampaikan sejumlah kendala teknis di lapangan, mulai dari perlunya pemantauan langsung terhadap penerima manfaat agar makanan tidak dibawa pulang, lonjakan harga bahan baku pasar, hingga permintaan agar kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dilakukan secara persuasif dan bersifat membimbing. 

Menanggapi hal itu, OPD terkait menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. Dinas Pendidikan berencana menerbitkan edaran mengenai aturan konsumsi makanan di tempat, Disperindag membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara rutin melalui sistem informasi SIKaP, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong optimalisasi penyerapan produk lokal dari petani dan peternak Pekalongan agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. *Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan