Buka Rapat Konsultasi PKK, Plt. Bupati Sukirman tekankan Pentingnya Sinergi Program dengan OPD

• By Prokompim
• Jumat, 14 Agu 2026 08:48:59

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.H., resmi membuka rapat konsultasi antara Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pekalongan dengan para pembina yang berasal dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Kamis (13/8/2026). 

Baca Juga : Plt. Bupati Sukirman Pesan Calon Anggota Paskibraka Terus Aktif Berorganisasi Usai Bertugas

Dalam amanatnya, Sukirman mengatakan rapat konsultasi tersebut diperlukan untuk semakin menyinergikan berbagai program yang akan dilaksanakan TP PKK, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, “Rapat konsultasi program pembina PKK dengan Tim Penggerak PKK pada hari ini tentu saja untuk semakin mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK. Tadi sudah sangat luar biasa dipaparkan dengan berbagai terobosan,” ujar Sukirman.

Menurutnya, program PKK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memecahkan berbagai persoalan pemberdayaan keluarga. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan gerakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Sukirman meminta jajaran pembina TP PKK di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk memberikan pendampingan, bimbingan, fasilitas, serta kemudahan agar berbagai program PKK dapat berjalan secara optimal, “Mohon bisa didampingi teman-teman PKK, sahabat-sahabat PKK ini dalam melaksanakan program-programnya, meningkatkan bimbingan dan pembinaannya. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program atau kegiatan atau gerakan PKK,” katanya.

Ia juga mendorong agar program yang dilaksanakan perangkat daerah dapat disinergikan dengan kegiatan PKK. Selain memperkuat komunikasi, perangkat daerah juga diminta aktif memberikan informasi dan edukasi mengenai kebijakan serta program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Sukirman meminta TP PKK dan seluruh perangkat daerah untuk memberikan perhatian terhadap berbagai isu lokal yang berkembang di Kabupaten Pekalongan, “Jelas persoalan stunting, pernikahan dini, peningkatan kesehatan ibu dan anak termasuk pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Lalu yang tidak kalah penting juga literasi, karena angka literasi kita di Kabupaten Pekalongan kita tergolong rendah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau se-Pemkab se-Jawa Tengah ini,” tegasnya.

Selain itu, Sukirman juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap lingkungan sosial, khususnya dalam upaya mencegah pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja. Ia juga menyinggung munculnya sejumlah persoalan sosial seperti warung remang-remang dan praktik-praktik lain yang dinilai bertentangan dengan kultur serta nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat Kabupaten Pekalongan. 

“Kita harus tingkatkan bagaimana kemudian kita mensosialisasikan lebih agresif, lebih progresif kepada para Tim Penggerak PKK di tingkat desa, sampai ke tingkat bawah, sampai Dasa Wisma dan seterusnya, agar terus meningkatkan informasi yang berkembang, kemudian mencegah anak-anak kita dalam perbuatan-perbuatan pergaulan bebas yang tanpa batas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Plt. Bupati Sukirman juga mengajak TP PKK untuk tidak hanya bergantung pada pembiayaan dari APBD. Peluang kerja sama dengan lembaga perbankan, BUMN, BUMD, maupun lembaga nonpemerintah atau NGO perlu dimanfaatkan untuk memperluas sumber daya dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

“Coba kita mulai membuka ruang-ruang, tidak hanya bergantung kepada APBD, tetapi barangkali bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan dan seterusnya. Artinya, ini terobosan-terobosan yang harus kita lakukan, sehingga sinergi kita ini menjadi modal utama,” katanya.

Di akhir arahannya, Sukirman mengapresiasi TP PKK dan OPD yang telah mempersiapkan program untuk tahun 2027 secara matang. Ia berharap seluruh perencanaan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, “Satu-satunya kewajiban kita, kehidupan kita ini, kita berada di dalam posisi masing-masing adalah terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Galuh Kirana, menegaskan bahwa penyusunan program kerja PKK tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi membutuhkan sinkronisasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah agar program yang direncanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan dan program perangkat daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Galuh menegaskan, seluruh rencana program kerja PKK tahun 2027 memiliki keterkaitan yang luas dengan tugas dan program perangkat daerah. Karena itu, melalui rapat konsultasi tersebut pihaknya berharap dapat menyamakan persepsi, memetakan program yang dapat dikolaborasikan, menentukan OPD pendamping atau pembina, serta mengidentifikasi dukungan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan program PKK tahun 2027. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan