Plt. Bupati Sukirman Pastikan Pelayanan Dasar Tetap Jadi Prioritas APBD 2027

• By Prokompim
• Rabu, 16 Sep 2026 13:34:14

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menegaskan pentingnya tindak lanjut atas berbagai rekomendasi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga : Kawal Kualitas Pembangunan Turap dan Jalan, Plt. Bupati Sukirman Turun Langsung ke Lapangan

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati usai mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Bupati Pekalongan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/09/2026).

Menurut Sukirman, sejumlah catatan dan rekomendasi DPRD telah diberikan jawaban oleh pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya terkait pengelolaan aset daerah, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, “Banyak hal, di antaranya soal aset, PAD, dan seterusnya. Aset ini menjadi penting, catatannya agar menjadi optimalisasi, lalu kemudian bisa menjadi PAD. Itu siklusnya seperti itu,” ujar Sukirman.

Ia menegaskan, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027, termasuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dan sektor pelayanan dasar lainnya, “Kebutuhan pelayanan dasar masyarakat masih tetap menjadi prioritas utama, terutama soal UHC dan seterusnya. Rekomendasi-rekomendasi itu sudah kita berikan jawaban. Tetapi bukan yang penting jawabannya, yang penting adalah eksekusi atau tindak lanjutnya,” tegasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Sukirman menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melanjutkan program pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Pekalongan, “Untuk tahun 2027, infrastruktur masih terus kita lanjutkan sesuai dengan RKPD yang kita sampaikan dan kemudian tekad kita bersama,” katanya.

Sukirman menyebutkan, DPRD juga memberikan dukungan terhadap penganggaran infrastruktur yang diarahkan untuk penanganan ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius, “DPRD juga memberikan lampu hijau bahwa kita menganggarkan anggaran infrastruktur hampir seratus lebih begitu, untuk kemudian kita ratakan jalan-jalan yang memang perlu penanganan serius,” jelasnya.

Meski demikian, penguatan anggaran infrastruktur tersebut tidak serta-merta mengurangi alokasi untuk sektor pelayanan dasar. Pemerintah daerah, kata Sukirman, terus melakukan penataan anggaran dengan tetap menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan yang mendapat porsi besar, “Belum, belum mengurangi. Artinya memang kita mampu menata, termasuk di antaranya kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, dan kesehatan ini pasti menjadi porsi yang terbesar,” ungkapnya.

Sementara terkait peningkatan PAD, Sukirman mengatakan pemerintah daerah masih melakukan penghitungan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat, “Memang ada angka optimis, ada angka yang memang harus rasional dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu. Dengan keterbatasan fiskal, kemampuan masyarakat juga harus dihitung,” tuturnya.

Ia menekankan, optimalisasi PAD harus dilakukan dengan menggali dan menata potensi yang ada tanpa menambah beban masyarakat, “Yang penting adalah ketika kita memberlakukan PAD ini, yang penting adalah menata potensinya tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam paripurna, Plt. Bupati Sukirman menjelaskan, sejumlah prioritas dalam APBD 2027 meliputi peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata, serta optimalisasi aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk sektor infrastruktur, Pemkab Pekalongan menargetkan peningkatan dan pemeliharaan sekitar 50 kilometer jalan dan tiga jembatan, disertai penanganan irigasi serta drainase pada kawasan yang rawan banjir dan rob.

Di bidang kesehatan, Pemkab tetap memberikan perhatian terhadap kepesertaan BPJS PBI, khususnya masyarakat dengan penyakit kronis dan komorbid. Sementara itu, efisiensi data kepesertaan dilakukan melalui cleansing data terhadap penerima yang meninggal, pindah domisili, maupun mengalami perubahan desil.

Dalam optimalisasi aset, Pemkab Pekalongan mencatat terdapat 209 Barang Milik Daerah (BMD) berupa properti investasi yang terdiri atas 187 bidang tanah dan 22 gedung/bangunan dengan nilai perolehan sekitar Rp. 108,50 miliar. Aset tersebut akan diinventarisasi dan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan PAD.

Sukirman juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan tetap menjaga pelayanan dasar. Efisiensi antara lain melalui pembatasan perjalanan dinas, rapat di luar kantor, kegiatan seremonial dan honorarium, yang selanjutnya diarahkan untuk program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, Pemkab Pekalongan akan memperkuat penanganan sampah, banjir dan rob, pemberdayaan petani, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan UMKM, ketenagakerjaan, serta pariwisata berbasis masyarakat.

Sukirman menambahkan, seluruh pelaksanaan program APBD 2027 akan diarahkan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029 serta dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.*Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan