Bupati Fadia Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih

Keterangan Gambar : Bupati Fadia Saat Menghadiri Rakor Bersama KPK

Bupati Fadia Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih

KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (19/03/2025) pagi.

Acara turut dihadiri oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto beserta jajaran, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Kalimantan Selatan, serta para Bupati, Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Jajaran Forkopimda DIY, para narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat integritas dan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. “Pemahaman mengenai pencegahan korupsi harus diintensifkan dan diintegrasikan secara multisektor serta multisegmen, sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Ini merupakan langkah preventif agar negara dapat dikelola dengan lebih bersih dan bermartabat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kepala daerah sebenarnya sudah memiliki ketahanan kuat setelah melewati berbagai tahapan pemilihan. “Kepala daerah itu tidak perlu diperkuat lagi, karena mereka telah melewati berbagai proses yang sangat berat dalam pemilihan. Yang terpenting saat ini adalah menjaga komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Setyo.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK selalu mengawasi setiap daerah, meskipun jumlah personel terbatas. “Kami bisa berada di mana saja, meskipun tidak terlihat. Banyak kasus korupsi terungkap dari penyelidikan, termasuk jual beli jabatan dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan dan lain sebagainya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang meraih Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di wilayah Direktorat Korsup Wilayah III.

Acara ini juga diisi dengan paparan dan diskusi dari Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti ; Direktur Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaikha; serta Koordinator Harian Stranas PK, Herda Helmi Jaya.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan