Bupati Dorong Jajaran Kesehatan Tekan AKI dan Masalah Stunting

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mendorong jajaran kesehatan dan stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk aktif dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar dalam rapat penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Preventif, Respon Penyakit, serta Penggalangan Komitmen Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Pekalongan yang digelar di Hotel Grand Dian, Kecamatan Wiradesa, Senin (12/06/2023) pagi.

Dalam rapat tersebut, Bupati Pekalongan memberikan perhatian terhadap kasus AKI di kabupaten selama tahun 2023. Bupati meminta agar hal ini menjadi perhatian serius dan mengajak semua pihak terlibat, termasuk Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, dan stakeholder kesehatan lainnya, untuk merumuskan langkah-langkah khusus dalam menekan kasus AKI di Kabupaten Pekalongan.

“Hal ini harus segera dihentikan dan ditangani secara serius. Saya meminta dalam rapat ini Bapak/Ibu membahas upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah ini, karena merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait. Ayo dimusyawarahkan bersama-sama karena ini persoalan nyata. Pemerintah tidak boleh diam saja tetapi harus segera berbuat,” katanya.

Bupati Pekalongan juga menyoroti masalah upaya penurunan angka stunting yang perlu diperbanyak dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekdar seremonial. Ia juga mengajak semua desa untuk bekerja sama dalam mengurangi angka stunting tersebut.

“Program desa stunting kita ayo keroyok bareng-bareng. Lokus tahun 2023 ini ada 11 desa. Ini penting sekali karena stunting ini juga salah satu program pusat dan korelasinya juga dengan kemiskinan esktrim,” tuturnya.

Selanjutnya dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kasus gizi buruk. Bupati meminta agar data terkait tindakan yang telah dilakukan terhadap anak-anak berkasus gizi buruk di kabupaten Pekalongan dapat dikumpulkan berdasarkan nama dan alamat masing-masing anak.

Menurutnya bahwa kontrol dan monitoring juga harus dilakukan dengan ketat, terutama oleh camat di masing-masing wilayah. Ia juga menegaskan bahwa program peningkatan gizi yang telah dilaksanakan selama ini harus dilaporkan secara rinci.

Sementara itu, Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan M. Khaerudin menjelaskan bahwa kegiatan rapat tersebut melibatkan semua unsur terkait, termasuk 27 puskesmas, 3 rumah sakit (Kraton, Kajen, dan Kesesi), organisasi masyarakat (ormas), serta akademisi seperti Universitas Muhammadiyah Pekalongan (UMPP) dan Universitas Islam Negeri (UIN). “Mereka semua termasuk aktivis akademisi, diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga sehingga potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat dieksplorasi bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi,” ujarnya.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan Pemkab Pekalongan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah kesehatan yang menjadi fokus utama. Kolaborasi antarpihak yang terlibat diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan. *Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan