Deklarasi Kencana, Pemkab Pekalongan Perkuat Peran Kecamatan Hadapi Risiko Bencana

Keterangan Gambar : Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana Tahun 2026 oleh Sekda Yulian Akbar

Deklarasi Kencana, Pemkab Pekalongan Perkuat Peran Kecamatan Hadapi Risiko Bencana

KAJEN- Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara resmi mendeklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2026 bertempat di Aula Lantai I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Rabu (03/06/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana hingga tingkat kecamatan sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan, di antaranya perwakilan Kapolres Pekalongan, perwakilan Dandim 0710/Pekalongan, perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, para Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat dan Sekcam serta Kasie Trantib se-Kabupaten Pekalongan, serta jajaran relawan penanggulangan bencana.

Acara menghadirkan narasumber Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan dan Evan Ferdianto Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sekda Yulian Akbar mewakili Plt. Bupati Pekalongan dalam sambutannya menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan langkah substansial yang harus memberikan dampak nyata bagi Masyarakat. Ia meminta para Camat memastikan adanya perbedaan kualitas penanganan bencana sebelum dan sesudah deklarasi (before-after).

"Kita tidak ingin ini hanya menjadi deklarasi seremonial belaka. Yang paling penting setelah Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana ini adalah pembuktian di lapangan. Harus ada perbedaan nyata dalam kesiapsiagaan kita. Para Camat selaku pemimpin wilayah harus mampu mengorkestrasi seluruh potensi di tingkat kecamatan untuk mewujudkan substansi dari ketangguhan bencana ini," ujar Sekda.

Sekda menilai langkah strategis ini sangat relevan mengingat Kabupaten Pekalongan memiliki indeks kebencanaan yang cukup tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pekalongan, sepanjang tahun 2026 berjalan hingga bulan Juni ini, telah tercatat sebanyak 176 kejadian bencana alam. Topografi wilayah Kabupaten Pekalongan yang bervariasi—mulai dari wilayah atas yang rawan tanah longsor hingga wilayah pesisir yang menghadapi ancaman banjir rob bulanan—menuntut kesiapan penanganan yang cepat dan terintegrasi.

Sebagai inspirasi, Pemkab Pekalongan akan menjadikan aksi tanggap darurat Kecamatan Petungkriyono pada Januari 2025 lalu sebagai role model keberhasilan penanganan mandiri di tingkat wilayah. Selain itu, ke depan Pemkab Pekalongan juga berkomitmen untuk mereplikasi keberhasilan daerah lain dalam memperbanyak jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana), yang saat ini baru berjumlah 18 desa di Kabupaten Pekalongan.

Lebih lanjut, untuk menghadapi tantangan fiskal daerah pada tahun anggaran 2027 yang diprediksi cukup ketat, Sekda meminta seluruh Camat untuk cermat dan fokus dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 2027. Pemkab Pekalongan juga mengharapkan adanya dukungan dan sinergi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar program mitigasi ini berjalan optimal.

"Mengingat saat ini kita sedang dalam proses penyusunan RKPD 2027, nomenklatur dan akuntabilitas anggaran terkait ketangguhan bencana ini harus dipersiapkan dengan jelas. Melalui momentum ini, mari kita bersama-sama mewujudkan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai ikhtiar nyata kita dalam melindungi warga Kabupaten Pekalongan dari risiko bencana," tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh pihak.

"Kami ingin menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, serta menyatukan langkah antara pemangku wilayah kecamatan dan perangkat daerah terkait. Melalui kegiatan ini, kita juga melakukan penguatan kecamatan untuk merespons penanganan bencana di wilayahnya agar penanganan bisa berjalan cepat, tepat, dan terpadu," ujarnya. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan