Plt. Bupati Pekalongan Dukung Penuh Pemprov Jateng Agar SPPG Serap Telur Lokal Untuk Program MBG 

Keterangan Gambar : Plt Bupati Pekalongan Mengikuti Rakor Terkati MBG di Semarang


Plt. Bupati Pekalongan Dukung Penuh Pemprov Jateng Agar SPPG Serap Telur Lokal Untuk Program MBG 

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman mengikuti Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jum’at (12/06/2026) pagi.

Plt. Bupati Sukirman mengatakan evaluasi terkait Program Majdn Bergizi Gratis (MBG) kali ini difokuskan pada penguatan rantai pasok bahan bak, khususnya agar petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal dapat lebih terlibat dalam penyediaan kebutuhan program tersebut.

“Ya, kita kembali mengikuti rapat evaluasi tentang Program MBG. Hari ini fokusnya adalah penekanan tentang rantai pasokan bahan baku yang memang menurut catatan kita sejak lama belum optimal dalam melibatkan petani, peternak dan seterusnya, termasuk terkait harga dan penentuan harga,” ujarnya.

Menurut Sukirman, salah satu persoalan yang mengemuka dalam rapat adalah pasokan telur yang berasal dari peternak lokal. Ia menyebut masih terdapat ketidaksesuaian harga yang dinilai memberatkan sejumlah pihak dalam rantai distribusi.

“Kalau tadi lebih kepada telur yang berasal dari peternak dan seterusnya, yang harganya memang  tidak sesuai dan itu memberatkan para pedagang. Maka hari ini mencoba disinkronkan sehingga menjadi solusi terbaik agar peternak kita juga terakomodir di dalam rantai pasokan bahan baku, khususnya telur,” jelasnya.

Ia menambahkan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan, melainkan menjadi perhatian di seluruh Jawa Tengah sebagai bagian dari evaluasi tingkat provinsi terhadap aspirasi yang disampaikan asosiasi peternak telur.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Ketua Satgas Percepatan Program MBG se-Jawa Tengah, kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Tengah, Kepala BKKBN, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, kepala UPT Provinsi Jawa Tengah, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa rapat digelar sebagai tindaklanjut atas keluhan para peternak petelur di Jawa Tengah yang merasa belum mendapatkan manfaat optimal dari program MBG.

Menurutnya, produksi telur di Jawa Tengah sangat besar, namun tingkat penyerapannya untuk kebutuhan MBG masih sangat rendah. Di sisi lain, harga telur di pasaran juga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Peternak menyampaikan bahwa kemampuan produksi telur sangat besar, namun yang terserap masih sangat kecil. Sementara harga di pasar berada di kisaran Rp.20 ribu hingga Rp.21 ribu per kilogram, padahal harga acuannya Rp.26 ribu. Ini yang perlu kita koordinasikan bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Taj Yasin menegaskan bahwa pasokan bahan baku untuk MBG harus benar-benar melibatkan masyarakat lokal. Jawa Tengah memiliki surplus produksi daging, telur, hasil perikanan, serta berbagai komoditas pangan lain yang seharusnya dapat diserap oleh SPPG.

“Kita ingin bahan baku ini benar-benar diambil dari masyarakat, tetapi tidak boleh merugikan mereka. Jangan sampai ada pembelian di bawah harga acuan pemerintah sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program ini,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas pentingnya pemenuhan berbagai sertifikasi bagi SPPG, seperti Sertifikat Higiene Sanitasi Lingkungan dan Sarana (SHLS), sertifikat chef, sertifikat halal, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta sistem manajemen keamanan pangan.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa dari 4.060 SPPG yang beroperasi, baru 3.345 yang memiliki SHLS. Sementara jumlah tenaga yang memiliki sertifikat chef masih sekitar 1.310 orang. Adapun sertifikat halal baru dimiliki oleh 575 SPPG.

“Ini harus segera dikejar karena mayoritas masyarakat Jawa Tengah beragama Islam dan sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Taj Yasin.*Tim Prokompim Setda kab Pekalongan