Bupati Fadia Minta Dapur MBG Sajikan Menu Bergizi Sesuai Standar

Keterangan Gambar : Bupati Fadia Pimpin Rakor MBG

Bupati Fadia Minta Dapur MBG Sajikan Menu Bergizi Sesuai Standar

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan bertempat di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (2/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menegaskan bahwa kualitas menu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta agar dapur MBG benar-benar menyajikan makanan bergizi sesuai standar, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya, “Saya minta dipastikan bahwa orang yang membuat dapur MBG ini menunya sesuai, menunya benar-benar bergizi, bukan asal-asalan. Pemerintah bisa mengevaluasi bila dapur MBG tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Fadia menyampaikan bahwa program MBG merupakan amanah dari Presiden yang harus disukseskan bersama. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, salah satunya melalui dokumentasi menu oleh pihak sekolah, “Hal ini penting agar benar-benar terpantau setiap hari. Data ini juga akan menjadi bahan laporan ke Kementerian dan Badan Gizi Nasional apabila ada dapur yang tidak sesuai,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menyampaikan bahwa secara regulasi, Pemkab telah menyiapkan payung hukum bagi pelaksanaan program MBG. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pekalongan tentang pembentukan Kelompok Kerja percepatan program MBG, “Ini adalah bentuk komitmen Pemkab Pekalongan untuk mendukung penuh program MBG. Saat ini sudah ada 19 SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang menyalurkan makanan bergizi bagi 56.360 penerima manfaat,” jelas Sekda.

Ia juga menyampaikan bahwa rakor hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pencegahan kasus luar biasa (KLB) pada program MBG. Sejumlah keputusan penting disampaikan, di antaranya penghentian sementara dapur MBG bermasalah, kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis Dan Sanitasi (SLHS), serta pelibatan puskesmas dan UKS dalam pemantauan berkala.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Pekalongan, Nauf, dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian dan kendala pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pekalongan. Hingga saat ini, baru terealisasi 19 SPPG atau sekitar 17,97 persen dari target 95 SPPG. Penerima manfaat program ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga SMK. Adapun jumlah penerima manfaat baru mencapai 17,20 persen dari total sasaran, “Realisasi masih jauh dari target karena sebagian besar SPPG dikelola mitra swasta, yang tentu sangat bergantung pada kemampuan modal. Pemda sendiri telah menyiapkan tiga lokasi SPPG di lahan pemerintah, yaitu di Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo,” jelasnya.

Rakor turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Asisten Sekda, Para Kepala Badan dan OPD, Kepala Bagian Setda, dan para Camat se-Kabupaten Pekalongan, Direktur RSUD, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pekalongan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Pekalongan, dan tamu undangan lainnya.

Melalui rakor ini, Pemkab Pekalongan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas menu, serta mempercepat realisasi program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan