Plt. Bupati Pekalongan Dukung Insersi Pendidikan Perkoperasian di Sekolah dan Madrasah 

• By Prokompim
• Jumat, 05 Jun 2026 19:37:07

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, mengikuti peluncuran (launching) Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jumat (5/6/2026).

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB.

Peluncuran program ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.

Program tersebut diluncurkan sebagai tindak lanjut komitmen Presiden Republik Indonesia dalam pengembangan sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, pendidikan perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/SLB/MA di seluruh Jawa Tengah mulai tahun ajaran 2026/2027.

Sukirman menyambut baik kebijakan tersebut dan menilai pendidikan koperasi sejak dini sangat penting untuk membangun karakter serta pemahaman generasi muda terhadap ekonomi kerakyatan.

“Tujuannya adalah agar anak-anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memahami sejak dini tentang koperasi, kemudian terlibat aktif dalam proses perkoperasian,” ujar Sukirman usai mengikuti kegiatan.

Menurutnya, koperasi merupakan salah satu fondasi utama perekonomian nasional yang perlu terus diperkuat melalui pendidikan. Ia mencontohkan keberadaan Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dan salah satu contohnya adalah Koperasi Merah Putih. Ini menjadi penting karena koperasi merupakan akar pertumbuhan ekonomi kita, soko guru perekonomian kita. Jawa Tengah menjadi pionir pertama yang memulai memasukkan kurikulum perkoperasian ke dalam sistem pendidikan siswa-siswa kita,” katanya.

Lebih lanjut, Sukirman menjelaskan bahwa setelah peluncuran program tersebut, pemerintah kabupaten akan segera melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan implementasinya berjalan optimal di satuan pendidikan. 

Menurutnya, koordinasi akan dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi agar program tersebut dapat diterapkan secara efektif.

“Otomatis tugas kita selanjutnya adalah mengonsolidasikan para kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan seterusnya untuk berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, bersinergi, lalu semakin mendorong penerapan praktik-praktik perkoperasian di sekolah masing-masing,” jelasnya.

Sukirman menambahkan, pada dasarnya sejumlah sekolah telah memiliki wadah koperasi sekolah. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan peran koperasi sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa.

“Sesungguhnya koperasi sekolah ini sudah ada di masing-masing sekolah. Tinggal pengoperasian kembali, aktivasi kembali, sehingga siswa dapat belajar secara langsung tentang tata kelola koperasi,” imbuhnya.

Terkait teknis penerapan di lapangan, Sukirman menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan modul pembelajaran yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam kegiatan belajar mengajar.

"Teknisnya nanti sudah ada modul yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Itu yang akan menjadi acuan kita dalam pelaksanaannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program insersi pendidikan perkoperasian yang dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat pemahaman generasi muda terhadap koperasi.

“Ini sebenarnya tugas Kementerian Koperasi. Tetapi kita ingin kurikulum koperasi diajarkan kembali di pendidikan dasar, menengah, bahkan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program tersebut diharapkan dapat membentuk generasi yang memahami nilai dan peran koperasi sesuai dengan cita-cita para pendiri koperasi di Indonesia.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam arahannya menyoroti masih rendahnya pemahaman generasi muda terhadap koperasi. Ia menyebut banyak pelajar saat ini belum mengenal konsep dasar koperasi, meskipun lembaga tersebut telah lama menjadi bagian dari sistem ekonomi Indonesia. Menurutnya, pendidikan koperasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep simpan pinjam, tetapi harus mencakup pemahaman yang lebih luas.

“Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, tetapi juga ada manajemen, ada leadership, dan bagaimana mengelola kesejahteraan anggotanya. Ini harus dikenalkan sejak dini,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pendidikan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif atau sense of crisis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

“Ini bukan hanya kewenangan Kabupaten atau Provinsi, tetapi menjadi sense of crisis kita bersama. Anak-anak harus paham koperasi sejak dini agar tidak terjadi salah persepsi di masa depan,” tambahnya. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan