Ikuti Rakorda TPAKD Jawa Tengah, Plt Bupati Sukirman: Targetnya Menuju Kemandirian Keuangan Daerah

• By Prokompim
• Kamis, 18 Jun 2026 17:28:38

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026) siang.

Menurut Sukirman, rapat yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka akses pendanaan dari berbagai pihak.

"Bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Pak Gubernur, kami melakukan rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang targetnya adalah terus membangun proses-proses menuju kemandirian keuangan di kabupaten/kota. Selain APBD yang menjadi modal penting bagi daerah, percepatan akses keuangan ke pemerintah pusat, stakeholder, BUMN, BUMD hingga NGO menjadi faktor penting untuk meningkatkan akses keuangan di daerah," ujar Sukirman.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam amanatnya menekankan bahwa percepatan akses keuangan daerah menjadi instrumen penting dalam mengembangkan potensi ekonomi dan investasi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, perkembangan jumlah usaha di Jawa Tengah menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2026 tercatat terdapat sekitar 4,93 juta unit usaha, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 3,69 juta unit usaha.

“Artinya ini ada peningkatan bahwa di Jawa Tengah ini adalah usahanya makin banyak. Kemudian, dari jumlah 4,9 juta usaha ini setara dengan 25,75% usaha di Pulau Jawa. Sehingga secara nasional, 15,25% usaha kita merupakan masuk ke taraf nasional. Secara keseluruhan, hal ini akan menyumbang 14,50% PDRB Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan dukungan akses keuangan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta terus berkolaborasi dengan sektor jasa keuangan, perbankan, Jamkrida, serta berbagai lembaga pembiayaan lainnya.

"Kredit KUR-nya dipermudah. 4,93 juta UMKM di tempat kita ini memerlukan kredit. Yang usaha kecil, mikro, yang ini menjadi kewajiban para jasa keuangan kita. Babinsa, Bhabinkamtibmas itu sudah dilatih terkait dengan digitalisasi keuangan biar masyarakat kita tidak terkena pinjol dan rentenir. Sehingga para bupati/walikota harus membuat suatu terobosan kreatif untuk mengembangkan wilayah agar kita tumbuh kembang bersama-sama." tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa tema Rakorda tahun ini, yakni “Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”, dipilih karena sangat relevan dengan peran strategis Jawa Tengah sebagai salah satu pusat produksi pangan nasional.

Menurutnya, akses keuangan yang optimal merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa berbagai kajian, termasuk dari Bank Dunia, menunjukkan bahwa layanan keuangan yang terjangkau, aman, dan bertanggung jawab memiliki peran besar dalam memperkuat usaha produktif dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko ekonomi.

“Dalam konteks tersebut, TPAKD memiliki peran strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperluas literasi, inklusi, dan akses keuangan melalui penyelarasan program yang lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Hidayat Prabowo menilai Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan berbagai sektor produktif yang terus berkembang. Namun demikian, ukuran keberhasilan sektor keuangan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya, melainkan juga dari kemampuan seluruh pihak dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi pertumbuhan yang tersedia di masa depan.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi ke depan (forward-looking), sehingga peluang pertumbuhan ekonomi yang besar di daerah dapat dipersiapkan dan dimanfaatkan secara maksimal.

“Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh, padahal potensi yang tersedia sangat besar. Karena itu, yang perlu kita bangun bersama adalah ekosistem pertumbuhan yang mampu mendukung seluruh sektor ekonomi,” pungkasnya. *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan